BERBAGI
Asisten Wedana di Pakisaji, saat itu Pakisaji masuk Kawedanan Kepanjen
Asisten Wedana di Pakisaji, saat itu Pakisaji masuk Kawedanan Kepanjen

Salah satu istilah yang sering didengar namun tidak banyak yang tahu maksudnya adalah Kawedanan atau Wedana. Sebuah kegiatan pemerintahan di atas kecamatan namun dibawah kabupaten yang berlaku pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda hingga beberapa tahun setelah Indonesia merdeka.

Kawedanan banyak dipraktekkan di wilayah Jawa dengan pemimpin yang disebut Wedana. Karena dibawah kabupaten, maka Wedana sendiri menjadi pemimpin untuk beberapa wilayah kecamatan.

Di Malang sendiri pada masa Belanda dibagi menjadi delapan Kawedanan yaitu Karanglo, Pakis, Gondanglegi, Penanggungan, Sengoro, Antang (Ngantang), Turen dan kawedanan Kotta (Kota Malang). Pada perjalanannya, Kota Malang kemudian pada 1914 menjadi Kotapraja sendiri dan terpisah dengan Kabupaten Malang.

Struktur pemerintahan pertama kali ditata dan diperkenalkan pada Daendels seorang Gebernur Jenderal asal Belanda yang berkuasa pada 1808-1811 (setara dengan Presiden). Daendels membagi Jawa menjadi sembilan prefektur dengan masing-masing dipimpin oleh Prefek. Bupati sendiri ditembpatkan sebagai pejabat pemerintahan kabupaten dibawah prefek.

Saat Inggris berkuasai tahun 1811-1816, Gubernur Raffles memperkenalkan istilah Keresidenan sebagi pengganti landdrost-ambt, Jawa dibagi menjadi 16 Keresidenan. Untuk mempermudah, Raffles juga memperkenalkan jabatan Wedana untuk mengepalai distrik.

Secara turun temurun aturan itu tidak berubah dan sistem pemerintahan Indonesia dari pemerintah pusat secara uruta terdiri atas Residen, Asisten Residen, Controleur, Bupati (Regent), Wedana (hoft district), dan Asisten Wedana.

Setelah Indonesia merdeka, model pemerintahan tidak berubah hingga 20 tahun lamanya. Kemudian pada 1965 keluar UU No. 18 tentang tentang ‘Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah’, yang menstrukturkan Pemerintahan Daerah sebagai hanya terdiri atas daerah otonom saja.

Kemudian Kawedanan benar-benar dihapuskan secara bertahao mulai tahun 1963 dengan keluarnya Perpres No.22 tahun 1963. Meskipun dihapus, Kawedanan masih beraktivitas hingga tahun 70-an di Malang. Perlahan kemudian posisi Kawedanan yang telah dihapus tersebut di beberapa tempat diisi oleh pejabat yang disebut Pembantu Bupati yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan. Wilayah kerjanya disebut Wilayah Pembantu Bupati.