BERBAGI
Gedung DPRD sebagai tempat Dewan Kota Malang saat ini (C) HALOMALANG
Gedung DPRD sebagai tempat Dewan Kota Malang saat ini (C) HALOMALANG
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dewan Kota Malang pertama kali lahir pada 6 April 1914. Merekalah yang bisa dibilang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di kota ini sejak Malang memiliki status sebagai Kotapraja.

Secara harfiyah, Dewan Kota adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota atau kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan peningkatan pelayanan masyarakat. Dewan kota dibentuk untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan di suatu kotamadya atau kabupaten.

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menjadi sebuah lembaga legislatif unikameral di Kota Malang. Dewan ini terdiri dari 45 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan biasanya dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia.

Pemilihan umum terakhir pada 9 April 2014 lalu menghasilkan komposisi jumlah kursi untuk DPRD Kota Malang sebanyak 45 kursi. Dari komposisi itu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjadi partai mayoritas dengan perolehan 11 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 6 kursi, dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 5 kursi.

Komposisi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan komposisi Dewan Kota Malang pada saat baru terbentuk di tahun 1914 silam. Dewan Kota yang dalam Bahasa Belanda disebut Gemeenteraad itu beranggotakan 11 orang yang mewakili tiga golongan atau etnis di Malang. Kala itu belum ada partai politik atau sejenisnya. Dari 11 orang tersebut, delapan orang adalah wakil golongan Eropa (yang mewakili sekitar 2.500 orang penduduk Eropa di Malang). Meski menjadi mayoritas, warga pribumi hanya diwakili oleh dua orang (yang mewakili 40.000 orang golongan pribumi di Malang). Sementara itu, golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) hanya diwakili oleh seorang wakil, meski jumlahnya ada 4.000 orang golongan Timur Asing yang ada di Malang.

Komposisi pemegang hak perwakilan dalam Dewan Kota tersebut bisa dibilang timpang. Tidak mengherankan jika dalam pembangunan kota ini kepentingan orang Eropa (dalam hal ini Belanda) lebih diutamakan ketimbang rakyat pribumi. Tiga anggota dewan non-Eropa seolah hanya mengikuti apa kata suara mayoritas yang memegang pemerintahan pada waktu itu.

Sementara itu, DPRD sendiri di Kota Malang baru ada pada tahun 1950. Pada masa bakti tersebut, Baharoedin memegang tampuk pimpinan sebagai ketua DPRD bersama wakilnya, A. Wenas. Hingga masa bakti 2014-2019 ini, DPRD Kota Malang sudah dipimpin oleh 16 orang. Mereka saat ini berkantor dan bersidang di Gedung DPRD Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Sekarang ini, DPRD Kota Malang diketuai oleh Arief Wicaksono dari PDI-P. Sementara wakil ketua ada tiga orang, yakni Zainudin (PKB), Rahayu Sugiarti (Golkar), dan Wiwik Hendri Astuti (Partai Demokrat).

DPRD Kota Malang memiliki empat Komisi, yakni Komisi A yang dipimpin Sulik Lestyowati (Partai Demokrat), Komisi B yang diketuai Abdul Hakim (PDI-P), Komisi C yang diketuai Bambang Sumarto (Golkar), dan Komisi D yang diketuai Imam Fauzi (PKB). Komisi-komisi tersebut merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Meski belum bisa dibilang sempurna, setidaknya komposisi wakil rakyat di DPRD Kota Malang saat ini bisa dibilang terbagi sama rata. Sungguh bertolak belakang dengan komposisi Dewan Kota yang pernah memimpin Malang di masa penjajahan Kolonial Belanda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.