BERBAGI
Malang yang Malang (C) PROKOTA
Malang yang Malang (C) PROKOTA
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Malang yang Malang. Dalam kurun waktu satu tahun, ‘bencana’ mendera warga Malang Raya. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga pemimpin Malang Raya, mulai dari Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang, serta pejabat-pejabat dinas dan DPRD, sebagai tersangka korupsi, giliran Arema FC, klub kebanggaan Aremania dan Arek Malang yang disanksi berat oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Pada September 2017 lalu, Walikota Batu non-aktif, Eddy Rumpoko divonis tiga tahun penjara serta denda 300 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, sekaligus mencabut hak politiknya selama lima tahun sejak dihukum. Pria yang akrab disapa ER itu lolos dari dakwaan primer dan dinyatakan tak bersalah, namun terbukti bersalah melanggar pasal 11 UU Tipikor sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

Sebetulnya, jaksa menuntut terdakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa KPK sempat menuntut Eddy dengan hukuman penjara selama delapan tahun dan denda 600 juta rupiah, subsider enam bulan kurungan.

Eddy terjerat kasus ini setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) ala KPK di rumah dinasnya pada pertengahan September 2017. ER diduga menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai 1,6 miliar rupiah dari pengusaha Filiphus Djap.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan juga turut terlibat, sehingga jaksa menuntutnya dengan hukuman enam tahun penjara. Eddi disangka menerima suap dari pengusaha Filipus Djap senilai 100 juta rupiah sebelum KPK melakukan OTT kepada Eddy Rumpoko, 16 September 2017. Filipus sendiri juga dijatuhi vonis hukuman penjara selama dua tahun.

Berikutnya, giliran Balai Kota Malang yang “diobok-obok” oleh KPK. 2. Wali Kota Malang non-aktif, Moch Anton divonis dua tahun penjara, dalam kasus suap pembahasan APBD-perubahan tahun 2015. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Anton juga harus membayar denda uang 100 juta rupiah, subsider kurungan empat bulan sejak 10 Agustus 2018 lalu. Pria yang akrab disapa Abah itu juga dicabut hak politiknya selama dua tahun, terhitung sejak bebas.

Anton yang terpilih menjadi Wali Kota Malang untuk periode 2013-2018 disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Anton diputuskan bersalah memberi hadiah atau janji kepada ketua DPRD dan 41 anggota DPRD Kota Malang.

Mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono juga tak luput dari kasus yang menimpa Anton. Arier divonis lima tahun penjara terkait kasus suap pembahasan APBD-perubahan tahun 2015 serta denda sebesar Rp 200 juta, dengan catatan jika tidak dibayar harus diganti dengan hukuman selama dua bulan. Hak politiknya pun dicabut selama dua tahun, sejak hukuman itu berlaku.

Selain sang ketua, tak ketinggalan pula total 41 anggota DPRD Kota Malang yang diduga menerima gratifikasi dari mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono dan suap dari Wali Kota Malang non-aktif Moch Anton juga terjerat KPK. Hingga kini mereka tengah ditahan dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nilai gratifikasi ini bervariasi, mulai dari 12,5 juta, 15 juta, hingga 17,5 juta rupiah per orang. Nominal itu tergantung dari jabatan mereka sebagai pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, ketua badan perlengkapan, atau sekadar anggota dewan. Para mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penetapan status tersangka ke-41 anggota DPRD ini tidak dilakukan seketika, namun bertahap. Pertama, ditetapkan dulu 18 orang, yakni Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto, Mohan Katelu, Slamet, M Zaenuddin, Wiwik Hendri Astuti, Heri Puji Utami, Abdulrachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiharti, Sukarno, dan Yaqud Ananda Gudban. Berikutnya ada 22 anggota DPRD lainnya yang terjerat, yaitu Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Haduwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari dan Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Lalu, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Jarot Edy Sulistyo turut terciduk. Ia divonis dua tahun delapan bulan penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah, subsider kurungan tiga bulan. Sebelumnya, Jarot diduga telah melakukan suap kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono untuk memuluskan pembahasan P-APBD tahun anggaran 2015, yang melibatkan dana berkisar hingga 700 juta rupiah.

Malang yang Malang, kemalangan itu tak berhenti sampai di Kota Batu dan Kota Malang saja. Awal Oktober 2018 giliran Kabupaten Malang yang disambangi KPK. Bupati Malang, Rendra Kresna disangka menerima gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011. Status itu melekat padanya usai dilakukan penggeledahan terhadap Kantor Bupati Malang, Pendopo Kabupaten Malang, rumah dinas, rumah pribadi, hingga kantor-kantor dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. KPK hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus DAK tahun 2011 di Kabupaten Malang yang menyeret Rendra.

Petaka rupanya tak hanya menimpa Rendra yang juga Presiden Kehormatan klub Arema FC. Manajemen klub yang berhome base di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang itu pun baru saja terkena sanksi berat sebagai buntut dari insiden-insiden yang mewarnai laga menjamu Persebaya Surabaya di pekan ke-24 Liga 1 2018, 6 Oktober 2018 lalu.

Mereka dilarang bermain dengan didampingi suporter dalam sisa laga kandang dan tandang hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2018. Praktis, Aremania sebagai pendukung setia harus berpuasa tak datang ke tribun stadion hingga kompetisi musim depan dimulai kembali. Selain itu denda 100 juta rupiah juga harus mereka bayarkan.

Sanksi berat lainnya dilayangkan untuk dua suporter Arema. Yuli Sumpil yang dianggap melakukan provokasi dengan masuk ke dalam lapangan saat jeda turun minum dijatuhi hukuman dilarang masuk ke dalam stadion mana pun di wilayah Indonesia seumur hidup. Hukuman yang sama diberikan pula pada Fandy yang disangka menyobek bendera bergambar logo Persebaya di momen yang sama.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.